HUKUM KEKINIAN.ID
INFORMASI, EDUKASI, DAN ADVOKASI HUKUM
Solidaritas PERADI SAI di PN Jakarta Utara: Dugaan Kriminalisasi Advokat Hendra Sianipar Picu Gelombang Protes
JAKARTA – Dunia hukum Indonesia kembali diguncang isu kriminalisasi terhadap profesi advokat. Hendra Sianipar, seorang advokat dari organisasi Peradi Suara Advokat Indonesia (SAI), harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Kasus yang...
MK Perintahkan Revisi UU Pensiun Pejabat Negara dalam Waktu Dua Tahun
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil terkait pengaturan uang pensiun bagi mantan pejabat negara. Dalam putusannya, MK memerintahkan pembentuk undang-undang untuk merevisi UU No. 12 tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan...
MK Hapus Frasa “Secara Langsung atau Tidak Langsung” di UU Tipikor
Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 (UU Tipikor) terkait delik obstruction of justice. Dalam Putusan...
Pemerintah Klarifikasi Isu Produk AS Bebas Sertifikasi Halal: Makanan & Minuman Tetap Wajib!
Menanggapi simpang siur informasi mengenai kesepakatan dagang terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa produk makanan dan minuman asal AS tetap wajib memiliki sertifikasi halal untuk masuk ke pasar Indonesia. Klarifikasi...
Dampak Penutupan Selat Hormuz Pada Ekonomi Indonesia
Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah pasca serangan militer dari Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran pada akhir Februari 2026 berujung pada langkah Teheran menutup akses pelayaran di Selat Hormuz. Pernyataan resmi militer Iran yang menyebut jalur tersebut...
Kasus Viral Pedagang Es Gabus, Publik Tuntut Oknum Aparat Diproses Sesuai KUHP Baru!
Kasus dugaan penganiayaan yang menimpa Sudrajat (50), seorang penjual es gabus di kawasan Utan Panjang, Kemayoran, memicu gelombang kecaman dari publik. Peristiwa bermula dari laporan warga yang mencurigai dagangan Sudrajat mengandung busa sintetis. Tanpa melalui uji...
Girik dan Dokumen Tanah Adat Tidak Berlaku Lagi Mulai Februari 2026
Masih banyak masyarakat yang menyimpan Girik, Letter C, atau Petok D sebagai bukti kepemilikan tanah. Perlu diketahui, mulai Februari 2026 dokumen-dokumen tersebut sudah tidak diakui dan tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan tanah. Apa Dasar Hukumnya?...
Poligami Tanpa Izin Istri Dan Pengadilan, Bisa Dipenjara 6 Tahun
Banyak yang memilih jalan pintas lewat nikah siri, supaya tidak perlu izin istri ataupun izin pengadilan??! Praktik poligami di Indonesia tidak bisa dilakukan secara sembarangan dengan berlindung di balik dalih agama. Karena secara hukum ada syarat yang wajib...